Labura(BreakingIndonesiacom) Kim Hock Ambarita Senin,(21/4/25) menyerahkan surat kuasa Pemberitaan sekaligus pendampingan.
Terkait ketidak jelasan atas Kelompok Tani Hutan (KTH) Kim Hock Ambarita menjelaskan, “Apa yang menjadi hak kami harus benar-benar kami capai, yang dimana kami dalam anggota itu aktif didalamnya kurang Lebih 2 tahun, kami banyak menemukan kejanggalan, “ungkap Kim Hock Ambarita.
Kejanggalan – kejanggalan tersebut kami tidak tau berapa anggotanya yang sebenarnya dan semua anggota yang ikut tidak tau AD ART nya.
Seperti apa..?dan kami tidak pernah melihat AD ART seperti apa dan aturannya seperti apa aturan mainya..?, kata Kim.
Dan kami tau produksi kelapa sawit yang sudah aktif kurang lebih 600 hektare,”jelas Kim Hock Ambarita.
Bahwasanya kami tidak tau itu kemana hasiilnya..? Kami tidak pernah dibagi hasil hanya bahkan tidak pernah diberikan, dari jumlah penghasilan yang diperoleh, “pungkas Kim.
“Talih Asih” awalanya Rp50 ribu /bulan dan beberapa tahun ini menjadi Rp120/ bulan, dan pembagiannya itu sekali 6 bulan. Kadang diberikan bulan 2 kadang bulan 8.itulah menjadi keluhan kami,”perjelas Kim.
Tapi disaat kami mempertanyakan, kami mendapat intervensi bahkan disuruh keluar dengan cara membriving terlebih dahulu,kepada orang yang tinggal di perumahan itu.
Yang semuanya bukan anggota tapi dengan itu okelah, saya berkata Ok saya keluar, namun harapan saya bukan keluar dari ke Anggotaan saya keluar agar bisa dapat mengerjakan apa yang saya kerjakan.
Memperjelas keberadaan KPLS karna saya tau saya lihat ada indikasi disana mempertopengkan dan ada orang-orang disana yang menikmati hasilnya dan yang bukan ikut anggota,”imbuhnya.
Setiap kami tanya keberadaan KPLS dan AD ART pasti ada intimidasi dari orang -orang itu yang sudah dipersiapkan,”pungkas Kim Hock.
(Sofyan z /team)
