Labuhan Batu Utara (BreakingIndonesia.com)
Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab Labuhanbatu Utara Dr Poaradda Nababan Sp. B saat konprensi pers di kantor DPC PDI-Perjuangan Jl Tanjung Sari Aek Kanopan Sabtu (17/1/2026) .
Di, dampingi Sekretaris Ade Herlanda Harahap, Bendahara Mufti Ahmad beserta 4 orang anggota DPRD Kab Labura dari Praksi PDI-Perjuangan menyampaikan pihaknya dengan sikap tegas menolak jika pilkada tidak langsung baik pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur dipilih oleh anggota DPRD pada Pilkada 2029 mendatang.
Selain Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan bersama 4 anggota DPRD Kab Labuhanbatu Utara dari Fraksi PDI-Perjuangan pernyataan sikap tersebut turut juga di saksikan oleh pengurus DPC PDI-Perjuangan Kab Labura.
Pernyataan sikap ini Poaradda menyampaikan bahwa akan terjadi kembali seperti jama Orde Baru dulu. “Dimana hak rakyat untuk memilih pemimpinnya tidak akan berlaku lagi ” sehingga demokrasi kita mundur dan tidak mendengar suara rakyat.
Itulah pendapat dari PDI-Perjuangan yang tidak mau meninggalkan suara rakyat karena PDI-Perjuangan adalah pembela rakyat.
Selanjutnya dari keterangan yang disampaikan oleh Dr Poaradda, Sp.B hal ini atas perintah dan tanggapan serta sikap PDI-Perjuangan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Prof Dr Hj Megawati Soekarno Putri melalui pidato politiknya saat berlangsungnya Rakernas VI di Jakarta pada (10-12/1/ 2026) lalu.
Oleh karena itu “setiap kader PDI-Perjuangan serta pengurus Partai di seluruh Indonesia harus tegak lurus atas sikap dan perintah Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Prof. Dr.Hj. Megawati Soekarno Putri” ujar Poaradda.
Usai Rakernas VI kemarin ada 25 item mengenai persoalan hidup masyarakat Indonesia yang akan menjadi PR untuk diselesaikan seluruh kader PDI-Perjuangan baik pusat dan daerah kedepannya dengan mendukung program pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain mengenai penolakan pilkada 2029 yang di wacanakan dipilih secara tidak langsung oleh rakyat dan akan dipilih langsung oleh anggota DPRD diantaranya mengenai issue lingkungan hidup, pangan sandang dan ekonomi.
Khususnya di 3 propinsi Sumatera Utara,Aceh dan Sumatera Barat PDI-Perjuangan telah turun langsung ke bawah untuk memberi bantuan kepada ribuan masyarakat.
Selanjutnya yang menjadi korban bencana alam baik bencana alam banjir dan longsor pada 26 Desember 2025 lalu yang dipimpin langsung Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana (BAGUNA) Tri Rismaharani dan Ketua DPP PDI-Perjuangan bidang Kesehatan Dr. Ribka Tjiptaning.
Ketua DPP PDI-Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo yang didampingi ratusan kader PDI-Perjuangan baik dari Pusat dan daerah seperti memberi bantuan sembako, obat-obatan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Dan diakhir konperensi pers Ketua DPC PDI-Perjuangan Dr Poaradda Nababan Sp.B yang baru dilantik oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan menjadi Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab Labuhanbatu Utara Periode 2025-2030 bersama sekretaris Ade Herlanda Harahap, Bendahara Ahmad Mufti menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan agenda kerja konsolidasi ke bawah untuk baik PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI-Perjuangan di Kab Labuhanbatu Utara.(M.Sihombing)
