Jawa Tengah (BreakingIndonesia.com)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah disorot usai dikritisi sikap politiknya sebagai oposisi di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing memberikan tanggapan terkait ramainya kritik terhadap PDIP dari sejumlah partai anggota koalisi pemerintah yang mempertanyakan konsistensi sikap politik partai tersebut.
Sejumlah partai koalisi pemerintah mendesak PDIP agar menunjukkan sikap politik yang lebih jelas dan tidak berada di area abu-abu.
Namun, Emrus menolak anggapan tersebut dan menilai PDIP justru menunjukkan ketegasan politik yang kuat.
“Saya berpendapat PDIP bukan di daerah abu-abu tetapi PDIP adalah partai yang tegas dan memiliki garis ideologi dan pro rakyat,” kata Emrus, kepada Media saat dihubungi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (21/6/2026).
Emrus mempertanyakan letak “keabu-abuan” PDIP seperti yang dituduhkan oleh sebagian partai koalisi.
Ia menegaskan, selama pemerintahan Prabowo Subianto memperjuangkan kepentingan rakyat, pluralisme, dan nilai Bhinneka Tunggal Ika, maka PDIP sah-sah saja menjadi mitra strategis pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan perjuangan ideologis PDIP yang selama ini menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Kalau PDI Perjuangan dikatakan sebagai partai yang abu-abu, di mana letak keabu-abuannya? Dia tegas.
Ketika pemerintahan Prabowo Subianto memperjuangkan rakyat, pluralis, dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka kemudian sebagai mitra strategis pemerintah. Boleh dong menjadi mitra strategis,” tegasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak PDIP untuk mengambil sikap yang lebih tegas.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDI Perjuangan (PDIP) bersikap tegas, terkait posisi politiknya menyusul keikutsertaan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap “abu-abu”.
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” kata Gus Jazil, Kamis (18/6/2026).
Gus Jazil menegaskan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target.
Sebab itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu.
Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” ucapnya.
Sementara itu, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan komitmen politik PDI Perjuangan terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Sayap kepemudaan PAN itu menilai, sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang tengah dibangun pemerintah.
“Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP.
Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas,” ujar Sekretaris Jenderal BM PAN, Slamet Aryadi.
Slamet mengatakan, situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan.
Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa.
Partai Golkar juga menantang kejelasan istilah “penyeimbang” yang disematkan PDIPkepada diri mereka sendiri.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji, mengatakan secara posisi, PDIPmemang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, terkait pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain.
Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” kata Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDIP.
Menurut Sarmuji, tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut.
“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” tandasnya.
(Timred)
