SUMUT, Medan (BreakingIndonesia.com)
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia meminta perekrutan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengutamakan warga lokal.
Usulan tersebut masuk dalam sembilan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Apeksi ke-18 yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Apeksi, Eri Cahyadi, mengatakan program Makanan Bergizi Gratis akan berdampak lebih besar apabila pelaksanaannya melibatkan UMKM, kantin sekolah, serta tenaga kerja dari warga sekitar.
“Ini kami juga berpikir ketika Makanan Bergizi Gratis ini melibatkan UMKM, perencanaannya, pelaksanaannya melibatkan UMKM atau kantin sekolah, dan yang bekerja adalah warga sekitar, maka ini akan menggerakkan ekonomi dan warga sekitar,” ujar Eri saat konferensi pers di Medan, Kamis, 2 Juli 2026.
Eri menjelaskan, usulan tersebut masuk dalam rekomendasi ketujuh Rakernas Apeksi ke-18, yakni penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif.
Rekomendasi itu juga menekankan pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, menurut Eri, pemerintah kota selama ini belum mengetahui secara jelas lokasi SPPG yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Pemerintah kota juga disebut belum mendapat informasi terkait jumlah dan asal pekerja di setiap SPPG.
“Pertama, kami di setiap kota itu tidak mengetahui titik SPPG yang BGN tetapkan, berapa lokasi yang akan ada SPPG.
Kedua, kami juga tidak pernah diberikan informasi terkait pekerja yang bekerja di setiap SPPG,” jelasnya.
Eri menyebut, persoalan muncul ketika ditemukan SPPG yang sebagian besar pekerjanya bukan berasal dari warga sekitar.
Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan penolakan masyarakat karena program tersebut diharapkan membuka lapangan kerja bagi warga lokal.
“Karena itulah ketika turun, ada SPPG yang hampir 90 persen bukan dari warga lokal. Maka secara otomatis akan terjadi penolakan, karena Pak Presiden menyampaikan akan membuka lapangan kerja,” katanya.
Wali Kota Surabaya itu menilai keberadaan SPPG seharusnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.
Ia mencontohkan, jika satu SPPG mempekerjakan 50 orang dan terdapat 100 SPPG, maka akan terbuka sekitar 5.000 lapangan pekerjaan.
Menurutnya, jika peluang kerja tersebut tidak diberikan kepada warga setempat, masyarakat tentu akan mempertanyakan manfaat langsung program tersebut bagi daerah mereka.
Eri juga menilai keterlibatan pemerintah kota dalam pelaksanaan MBG penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Pemerintah kota dapat membantu mengawasi standar kesehatan dapur, kebutuhan sekolah, hingga kualitas makanan yang diberikan.
“Dengan keterlibatan kami, kami bisa memastikan bahwa SPPG tidak ada masalah terkait dengan higienis.
Ketika kami dilibatkan maka kami bisa tahu sekolah-sekolah mana yang membutuhkan,” ungkapnya.
Selain itu, Eri menyebut keterlibatan pemerintah kota juga dapat membantu menjaga inflasi daerah.
Sebab, kebutuhan bahan pokok SPPG seperti beras, telur, dan minyak dapat dihitung dan disesuaikan dengan pasokan lokal.
Ia mencontohkan Kota Surabaya yang tidak menghasilkan telur sehingga pasokan didatangkan dari Kota Blitar.
Dengan pengelolaan yang baik, SPPG dapat membeli langsung dari peternak, bukan melalui tengkulak.
“Kami mau memastikan bahwa harga telur yang diterima SPPG itu tidak lagi dari tengkulak tapi dari peternak. Jadi inflasi itu bisa kita jaga,” ucapnya.
Eri menegaskan Apeksi tidak mempermasalahkan siapa pemilik SPPG. Hal yang paling penting, menurutnya, adalah program berjalan tepat sasaran, memenuhi standar kesehatan, menggerakkan ekonomi lokal, dan mempekerjakan warga sekitar.
Ia berharap rekomendasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo.
Apeksi menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
(Timred)
