JAKARTA (BreakingIndonesia.com)
Percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi komitmen nyata pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Bina Graha, Jakarta, pada Senin (08/06).
Rapat koordinasi ini memetakan langkah-langkah strategis untuk mengentaskan ketertinggalan di 30 kabupaten prioritas yang menjadi konsentrasi terbesar desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Hadir pula secara langsung empat kepala daerah, yakni Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu, dan Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta 26 kepala daerah lainnya yang bergabung secara daring.
Pemerintah fokus mempercepat penyediaan akses listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah 3T, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Dari sekitar 9.300 desa tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 6.000 desa atau hampir 75% terkonsentrasi di 30 kabupaten tersebut.
Pemerintah menargetkan langkah percepatan agar pembangunan di wilayah 3T semakin merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Timred)
