Breaking News

Prabowo Subianto Melantik Kepala dan Wakil BGN serta Penasehat Khusus Presiden Polres Tebing Tinggi Bersama Unsur Terkait Tinjau Lokasi Diduga Tempat Sabung Ayam Gubernur Bobby Nasution Tegur Pihak PLN Sumut Terkait Kompensasi Warga Dampak Pemadaman Listrik Dua Pelaku Curanmor Berhasil Diamankan Reskrim Polsek Sunggal Peringatan Tsunami Untuk 5 Provinsi Pasca Gempa Magnitudo 7,7 Plilipina

Beranda Berita Utama Patar Sihotang SH.MH. Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Tiga Oknum Komisioner Komisi Informasi Jakarta

Berita Utama, Politik

Patar Sihotang SH.MH. Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan Tiga Oknum Komisioner Komisi Informasi Jakarta

7 Desember 2024

Jakarta (BreakingIndonesiacom) Pemantau Keuangan Negara (PKN), melaporkan tiga oknum Komisioner Komisi Informasi Jakarta kepada Komisi Nasional Hak azasi Manusia (Komnasham), jalan Latuharhary Menteng Jakarta, demikian disampaikan Patar Sihotang SH.MH.ketua umum (PKN).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, c.Bahwa pada penjelasan atas UU No 14 tahun 2008, dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang,d.Bahwa pada pasal 14 UU No 9 tahun 1999 tentang HAM menyatakan, pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2), Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya,berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM, atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Patar Sihotang menjelaskan bahwa sebelum dua lima nomor register ditolak, Majelis Komisi Informasi Jakarta telah menyidang enam register perkara dengan pokok sengketa atau perkara hampir sama .

Post Views: 570

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

https://febm.umrah.ac.id/unik-kegiatan-mahasiswa-ukm/ https://siladikti.kopertis7.go.id/ https://cvpulsa.id/tutorial https://brida.sultengprov.go.id/ https://ppid.umrah.ac.id/ https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/